UU BHP : Sebuah Polemik Pendidikan Bangsa Indonesia

Lagi-lagi, pemerintah mendapat suatu shock therapy dalam mengeluarkan produk politiknya setelah beberapa saat yang mengalami pertentangan dalam kebijakan non subsidi minyak tanah serta gagalnya konversi minyak tanah ke LPG. Kali ini pemerintah disibukkan oleh berbagai demonstrasi yang digelar para pelajar dan mahasiswa di seluruh penjuru tanah air dalam tuntutannya agar UU BHP (Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan) direvisi kembali atau bahkan segera dibatalkan demi pendidikan Indonesia yang murah, berkualitas, dan menghasilkan generasi-generasi terbaik dalam setiap lulusan akademiknya.

Dalam UU BHP yang berisi 58 pasal dan disahkan pada tanggal 17 Desember 2008 ini terindikasi memuat hal-hal yang melegalkan pendidikan yang mahal di Indonesia. Seperti dalam pasal 46 UU BHP mengenai kewajiban PTN merekrut 20% mahasiswanya dari kalangan tidak mampu. Lalu pemerintah mengakui kalau seperti saat ini para PTN baru merekrut 3% mahasiswanya dalam beasiswa kategori tidak mampu tetapi ber-akademik tinggi. Sayangnya, kenapa 20% tersebut tidak dijelaskan secara lebih detail berapa nominalnya, dan yang lebih penting, bagaimana dengan 80% mahasiswa yang lain? Apa sisa yang lebih besar tersebut bisa dibilang sebagai kaum intelektual yang kaya dan tidak berhak mendapat beasiswa? Padahal dalam UUD l945 pasal 31 ayat 2 yang menyatakan bahwa warga negara wajib memperoleh pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Pemerintah sekali lagi mengelak bahwa dalam UU BHP tersebut bukan merupakan kepanjangan BHMN (Badan Hukum Milik Negara) yang selama ini telah menjadikan PTN-PTN seperti UGM, UI, ITB, IPB, dan sebagainya menjadi PTN yang mandiri dalam memperoleh dana, tetapi malah menjadikan mereka (PTN, -Red) sebagai PTN yang mahal dan tidak membela kaum rakyat kecil. Bahkan pemerintah menyatakan UU BHP sebagai penyempurnaan alias penjelas secara lebih eksplisit dari pendahulunya, yakni BHMN sebagaimana dikatakan oleh Fasli Jalal, Dirjen Dikti Depdiknas dalam sebuah acara talkshow di sebuah televisi swasta.

Dalam substansi UU BHP tersebut, sekiranya bukan menjelaskan lebih detail ke arah yang lebih baik, tetapi malah menimbulkan definisi-definisi yang ambigu dari kalangan akademik khususnya. Harusnya, DPR dalam hal ini harus mengkaji lebih mendalam apa saja yang tertuang dalam isi UU tersebut sebelum disahkan. Sehingga timbul kesan mendadak dan dipaksakan. Penjelasan yang ada dalam UU BHP malah terkesan terlalu banyak penjelasan secara detail, harusnya seperlunya saja. Tidak perlu mengatur biaya-biaya akademik sampai 1/3 dan sebagainya. Itu malah menimbulkan polemik yang susah dihilangkan. Jika sampai aturan tersebut diberlakukan, maka tidak hanya PTN saja yang kalang-kabut, akan banyak PTS yang kena imbasnya. Menurut Ketua Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI) Jawa Barat dan

UU BHP : Menuju Pendidikan yang Mahal <!– @page { size: 8.5in 11in; margin: 0.79in } P { margin-bottom: 0.08in } –>

Banten, Didi Turmudzi, akan ada sekitar 40% PTS yang tidak mampu dalam memenuhi kuota-kuota yang ada dalam UU BHP, sehingga mereka akan mengalami merger dengan PTS lain bahkan akan bubar karena yayasan yang mereka punyai tidaklah mampu seperti yang diinginkan para elit politik negeri ini (sumber berita dari http://www.republika.co.id/koran/14/21309.html)

Masuknya investasi asing

Pada acara talkshow di sebuah televisi swasta, Ketua BEM UI Edwin Nafsa Naufal menunjukkan sumber dari suatu website yang berisi pernyataan bahwa UU BHP merupakan salah satu agenda dari World Bank (bank dunia). Hal ini bahkan dibenarkan sendiri oleh Fasli Jalal, Dirjen Dikti Depdiknas. Lalu bagaimana kemudian jika benar UU BHP merupakan produk politik yang dicampuri oleh kepentingan asing? Sepertinya legalisasi investasi asing masuk ke institusi pendidikan di Indonesia akan benar-benar terjadi, lalu akan menimbulkan monopoli layaknya pasar perdagangan global. Sungguh sangat disayangkan apabila hal ini benar-benar terjadi, bagaimana kemudian nasib kaum rakyat tidak mampu dalam mengeyam bangku pendidikan tinggi? Dan mau dibawa kemana arah pendidikan kita?

Akan tetapi, akan lebih melegakan bahwa jika lihat kembali isi UU BHP pasal 32 ayat 1 yang berbunyi: Kekayaan BHP, semua bentuk penerimaan pendapatan BHP, dan sisa hasil kegiatan BHP berupa uang, barang, atau bentuk lain yang dapat dinilai dengan uang milik BHP, dilarang dialihkan kepemilikannya secara langsung atau tidak langsung kepada siapa pun, kecuali ditetapkan dalam anggaran dasar BHP. Hal ini menjadikan kepemilikan aset BHP akan sulit dialihkan ke pihak asing.

Kemudian kita lihat lagi dalam pasal 34 ayat 1 dan pasal 36 ayat 1: Pasal 34 (1) Pemerintah pusat dan pemerintah daerah menanggung seluruh biaya pendidikan untuk BHPP dan BHPPD dalam menyelenggarakan pendidikan dasar untuk biaya operasional, biaya investasi, beasiswa, dan bantuan biaya pendidikan bagi peserta didik, berdasarkan standar pelayanan minimal untuk mencapai standar nasional pendidikan. Dan pada pasal 36 (1) Pemerintah dan Pemerintah daerah menanggung dana pendidikan untuk BHPM dalam menyelenggarakan program wajib belajar pendidikan dasar, untuk biaya operasional, biaya investasi, beasiswa, dan bantuan biaya pendidikan bagi peserta didik pada BHPM tersebut sesuai dengan standar pelayanan minimal untuk mencapai standar nasional pendidikan. Dalam kedua pasal ini tentunya mampu menjadi pedoman bagi kita agar tetap menaruh kepercayaan terhadap pemerintah karena bagaimanapun juga mereka adalah manusia biasa yang kerap dilanda kesalahan. Hanya saja perlu pengawasan yang tepat dari pemerintah sendiri.

Sedikit memberi sumbang saran. Pertama, agar pemerintah merevisi kembali pasal-pasal yang rancu dan kurang jelas seperti yang telah disebutkan di atas. Janganlah terlalu merasa benar terhadap suatu paket kebijakan yang telah dikeluarkan secara legal, karena bagaimanapun juga telah banyak pihak yang mengkritisi UU tersebut, apalagi pihak akademisi yang notabenenya kaum pemikir yang tidak mudah dibodohi.

Kedua, untuk kalangan media agar tidak memberitakan segala berita yang memojokkan pemerintah agar masyarakat tidak ikut-ikutan ‘memperkeruh’ suasana, apalagi mereka tiba-tiba menentang UU BHP padahal mereka sendiri tidak tahu apa itu UU BHP dan segala implikasinya. Yang terakhir, untuk kalangan akademisi khususnya rekan-rekan mahasiswa agar tidak langsung terpancing emosi yang kemudian melakukan demonstrasi apalagi demo tersebut diikuti dengan tindakan-tindakan ilegal seperti memblokir jalan, membakar ban, merusak fasilitas umum, dan sebagainya yang malah akan membuat organisasi atau almamater mereka menjadi tercoreng nama baiknya. Alangkah baiknya segala sesuatu disampaikan ke pihak-pihak yang terkait dan tentunya dengan hati dan pikiran yang jernih. Seperti pengajuan revisi UU BHP ke Mahkamah Konstitusi yang belum lama ini telah dilakukan.

yanuar

About these ads

Tentang ynrmslh

penutur kata . gooner layar kaca . anak muda jogjakarta
Tulisan ini dipublikasikan di Uncategorized. Tandai permalink.

Satu Balasan ke UU BHP : Sebuah Polemik Pendidikan Bangsa Indonesia

  1. prabu berkata:

    Pendidikan di Indonesia sekarang sedang mengalami kemunduran dengan disyahkannya UU BHP, rakyat miskin dilarang sekolah.
    Pengesahan UU BHP ini akibat Indonesia terlalu nurut sama IMF dan bank dunia yang akan menjadikan negara berkembang sebagai obyek penjajahan neolberalisme melalui pasar bebasnya.

    http://www.warnadunia.com/

    Salam kenal^_^

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s