Konversi Minyak Tanah ke LPG : Sebuah Solusi atau Masalah Baru?

Tahun 2008 memang semakin menarik dalam setiap kemunculan fenomena dan peristiwa di Indonesia. Apalagi itu merupakan sebauh kebijakan Pemerintah yang merupakan produk politik yang sangat rentan menimbulkan pro-kontra di kalangan masyarakat. Sebagai negara demokrasi tentunya memberi kebebasan bagi kalangan bawah dalam menyuarakan segala aspirasinya, dan bagi kalangan atas yakni pemerintah sendiri terkadang malah ‘memberatkan’ mereka dalam menyikapi akibat yang timbul di kemudian hari. Ini terbukti dari lambannya sikap pemerintah dalam menyikapi segala permasalahan yang mencuat dari arus bawah.

Terkait dengan permasalahan di atas, kita bisa tengok kembali kebijakan pemerintah yang belum lama kita dengar, bahkan akan selalu dikenang oleh masyarakat. Pengalihan minyak tanah ke LPG, itu yang menjadi dasar mengapa masyarakat selalu ingat pada pemerintah. Kebijakan ini tentu sangat menyita perhatian karena terkait dengan dunia usaha, dunia rumah tangga, perekonomian nasional, nasib pedagang, mahasiswa, rakyat kecil, dan sebagainya. Harian KOMPAS tanggal 6 November 2008 melaporkan bahwa beberapa pedagang dan rumah tangga pengguna minyak tanah akan beramai-ramai memilih arang apabila mitan (minyak tanah, -Red) bersubsidi akan ditarik dari peredaran karena bagi mereka, harga Rp 3.300,00 per liter yang kemudian naik menjadi Rp 4.500,00 per liter akibat minimnya pasokan akan membuat usaha mereka gulung tikar. Bahkan akhir-akhir saya melihat di suatu kios pangkalan mitan di pinggir jalanan kota Jogja, harga mitan mencapai Rp 8.00o,00 per liter. Hal tersebut terjadi mengingat harga yang tidak lagi disubsidi pemerintah, bahkan pemerintah telah mengurangi pasokan stok mitan ke agen-agen pangkalan mian di daerah-daerah yang notabenenya masih sangat dibutuhkan masyarakat.

Kebijakan konversi mitan ke LPG seakan hanya menambah beban berat masyarakat kita. Kesalahan pemerintah yang pertama, dengan waktu yang dinilai terlalu mendadak, bahkan sosialisasi yang sangat kurang, tentu masyarakat kurang apresiatif terhadap paket kebijakan seperti ini. Kemudian seiring waktu konversi berjalan, dalam pelaksanaannya banyak terjadi masalah yang timbul, seperti kesalahan distribusi yang tidak lancar dan salah sasaran, itu kesalahan yang kedua. Di daerah saya, ada warga yang mampu tetapi kemudian memperoleh jatah kompor gas beserta tabung 3kg-nya. Kemudian saat saya mengikuti acara seminar sosialisasi konversi mitan ke LPG di hotel Melia Purosani Yogyakarta yang diselenggarakan oleh Dirjen Migas, ada peserta yang merupakan ketua RT di salah satu daerah kota Jogja tetapi warganya banyak yang belum dapat jatah, padahal telah lewat dalam kurun jangka waktu yang lumayan lama, sekitar 4 bulanan. Hal yang sangat dilematis tentunya.

Dalam acara seminar tersebut, seakan pemerintah melalui dirjen migasnya hanya ingin memberi kesan kalau konversi mitan ke LPG sudah benar-benar tepat, tetapi kenyataan di lapangan sungguh berbeda. Tragis memang melihat yang seperti ini. Waktu itu, pembicara didatangkan dari pakar ahli bidang yang sesuai dengan konversi mitan ini, seperti ahli kesehatan, ahli ekonomi, dan teknik. Tetapi jawaban yang diperoleh dari mereka kurang memuaskan. Seandainya dari dirjen migasnya sendiri datang langsung ke acara mungkin akan ‘sedikit  mencerahkan’  suasana.

Kesalahan yang ketiga, kebijakan pemerintah dalam mengurangi pasokan mitan dan tidak lagi memberi subsidi pada mitan, membuat rakyat khususnya usaha perdagangan, kerajinan, sungguh sangat memberatkan. Banyak pedagang yang tidak mampu membeli LPG walaupun hanya 3kg sekitar Rp 14.000,00. Tetapi mereka melihat itu berbeda ketika disandingkan dengan mitan yang jelas-jelas telah memberi arti kehidupan mereka yang sebenarnya. Iklan konversi mitan ke LPG yang gencar ditayangkan pemerintah di televisi, yang menilai bahwa menggunakan LPG lebih hemat jika dihitung per bulan, itu hanya segi ekonomis dari suatu materi yang bisa dihitung secara matematis. Ketika para pedagang bisa berkata pada pemerintah, mereka tentunya akan berkata bahwa menggunakan minyak tanah akan lebih hemat karena penggunaannya relatif sedikit saat keperluan memasak dibandingkan dengan LPG yang cepat habis dalam beberapa kurun waktu. Lalu bagaimana dengan kalangan perajin, khususnya perajin batik. Mereka tak mungkin membatik dengan LPG, mereka hanya butuh satu, yaitu mitan yang kembali bereedar di pasaran dan tentunya tidak lagi mahal seperti sekarang ini.

Mungkin pemerintah segan melihat hal ini. Menurut penuturan salah seorang rekan saya kuliah yang ayah temannya bekerja di dirjen migas, menurutnya konversi mitan ke LPG sudah sangat tepat apalagi krisis energi seperti saat ini. Karena minyak tanah merupakan produk setengah jadi dari olahan minyak bumi, kemudian akan lebih murah apabila diolah lagi dan akan menjadi produk jadi seperti BBM. Oleh karena itu, mitan menjadi langka di peredaran karena pemerintah melihat hal tersebut sebagai suatu potensi ekonomis untuk beberapa jangka waktu ke depan.

Kegagalan yang terakhir mungkin suatu hal mutlak yang sangat mengecewakan kita semua tentunya. Bagaimana tidak? Akhir-akhir ini stok LPG khususnya yang 3kg sudah langka dan susah ditemukan di agen-agen sekalipun. Entah apa sebab dan bagaimana bisa terjadi hal memilukan seperti itu, tetapi itu sungguh menjadi titik-balik kegagalan kebijakan konversi mitan ke LPG selama ini.

yanuar

Tentang ynrmslh

penutur kata . gooner layar kaca . anak muda jogjakarta
Pos ini dipublikasikan di Uncategorized. Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s